Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor Ninety Nine Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Illness 2019 Covid

Written by Celia on March 27, 2021 in LIP 3 with no comments.

Indonesia terkenal dengan reputasinya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sementara data international religious futures menunjukkan bahwa 87,6% populasi di Indonesia adalah muslim. Umat Islam memiliki beberapa jenis peribadatan yang dilakukan secara berkelompok , seperti Shalat Jum’at yang dilakukan setiap hari Jumat untuk semua laki-laki, Tarawih yang dilakukan pada bulan Ramadhan, dan sebagainya. Ini juga terjadi di agama lain, seperti cara orang Kristen pergi ke gereja setiap hari Minggu, dan banyak lagi. Namun dengan regulasi pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah, banyak bentuk peribadatan tersebut yang tidak dapat dilakukan sama dengan kebiasaan normal Slot Pragmatic sebelum pandemi.

Dinyatakan dengan jelas bahwa ada beberapa kondisi di mana umat Islam disarankan untuk berdoa di rumah, atau bahkan tidak dianjurkan untuk melakukan kegiatan beragama secara berjamaah di masjid. Mencermati kondisi banyak daerah yang masuk dalam ‘zona merah’, umat Islam harus bisa memutuskan apakah aman atau tidak untuk beribadah secara jamaah di masjid. Sekilas, perbedaan pemahaman yang berbeda antara umat dan kelompok yang terkait dengan masalah ini bukanlah sesuatu yang bermasalah. Namun hal itu menjadi lebih bermasalahnya saat banyak terjadi pemberitaan di media massa, menyatakan ada 10 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di Banyumas yang disebabkan oleh Orang Tanpa Gejala yang rutin salat di masjid. Kasus ini kemudian menjadi sebuah klaster baru kasus COVID-19, setelah pemerintah mencoba melakukan pelacakan kontak erat dengan mereka yang terkonfirmasi positif. Ini bukan kasus pertama yang juga menunjukkan bagaimana masalah peribadatan mempengaruhi penyebaran SARS-CoV-2.

Peraturan pemerintah mengenai pandemi

Perpu sudah tepat diterbitkan di tengah situasi kegentingan yang memaksa agar pemerintah mengambil langkah-langkah dalam penyelamatan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat akibat penyebaran wabah Covid-19. Walaupun demikian, “penerbitan Perpu terlambat” karena seharusnya Perpu sudah diantisipasi untuk diterbitkan ketika wabah Covid-19 mengemuka sejak awal 2020. Jakarta – Presiden Joko Widodo mengumumkan ia telah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diterbitkan untuk menanggulangi dampak pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Hibah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan melalui jenis belanja hibah yang didasarkan pada permohonan hibah dari penerima hibah yang diusulkan melalui perangkat daerah terkait kepada PPKD. Pemerintah Daerah harus melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Penggunaan BTT dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi COVID-19 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sementara itu, skema program PEN dalam bentuk investasi akan dilakukan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran untuk Kartu Prakerja ini dulu sebelum postur anggarannya diubah untuk penanganan wabah covid-19 sebanyak Rp 10 triliun, sekarang Rp 20 triliun. Dengan Kartu Prakerja ini diharapkan berguna untuk pekerja yang berdampak selama masa pandemi COVID-19. Bilamana upaya penangguhan upah tersebut disetujui, maka gubernur akan menuangkannya dalam penetapan Keputusan Gubernur. Bila sudah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, maka Perusahaan dapat membayar upah pekerjanya di bawah standar Upah Minimum. Meski begitu, perusahaan diwajibkan membayarkan selisih kekurangan pembayaran upah pekerja sesuai UMP tersebut di tahun berikutnya.

Biro Kajian Pleads dan FPCI UNPAD akan memberikan pandangan terkait bahasan tersebut. Selain itu, dana Kartu Prakerja dinaikkan menjadi Rp 20 triliun untuk bisa meng-cover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu, dengan biaya pelatihan Rp 1 juta. Perpres yang diteken Jokowi pada 31 Maret 2020 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa penyebaran virus corona terus meningkat. Sehingga, dia menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membangun rumah sakit yang saat ini dikhususkan untuk penyakit menular seperti Corona.

Comments are closed.