Pemerintah Berikan Insentif Pengusaha Rokok Berupa Relaksasi Pembayaran Pita Cukai

Written by Celia on March 27, 2021 in LIP 3 with no comments.

Tidak bisa dimungkiri dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mandeg. Awal Juni 2020, Bank Dunia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah zero persen pada 2020. Bahkan, dalam skenario terburuk bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus 3,5 persen.

Penetapan standing ini didadari atas penyebaran virus yang luar biasa dan ditandai dengan jumlah kasus dan angka yang semakin meningkat. Hal di atas dikuatkan dengan siaran pers Presiden di Istana Bogor pada hari yang sama. Presiden menyerukan kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Sejak saat itu, pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat mengkampanyekan pembatasan sosial demi mencegah penularan covid-19.

Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat Huruf a dan Huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Pandemi Covid-19 telah memunculkan efek domino di banyak lini kehidupan masyarakat world. Persebaran virus SARS-COV-2 ini jelas terjadi sangat eksponensial dan berdampak simultan secara multidimensional. “Juga memperluas underlying transaksi bagi investor asing dan penggunaan bank kustodi world dan domestik untuk kegiatan investasi,” ujar Jokowi. Untuk mengatasi dampak pandemi corona di Indonesia, pemerintah menerbitkan Perppu baru yang diteken Presiden Jokowi pada hari ini. Pembentukan hukum yang bertanggung jawab sosial atau in the course of socially accountable lawmaking.

Peran DPR dalam fungsi pengawasan juga perlu dimaksimalkan, karena DPR menjadi lembaga yang memungkinkan untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan membela hak-hak rakyat apabila terancam oleh kebijakan pemerintah. Tidak ada satupun orang yang mampu memprediksi secara tepat kondisi kedaruratan yang akan menimpanya, begitu juga pemerintah. Oleh karena itu, wajar apabila hukum sebagai aturan yang menjadi pagar dalam kehidupan bernegara tidak selalu bisa mengatasi masalah apalagi krisis yang besar. Terkadang perlu untuk mengesampingkan norma-norma hukum demi tujuan yang lebih besar, yaitu keselamatan negara dan rakyatnya. Hal serupa dapat dijumpai pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pasal 27 Perppu a quo menyebutkan bahwa Pejabat Komite Stabilitas Sistem Keuangan , Kementerian Keuangan, Bank Indonesia , Otoritas Jasa Keuangan , Lembaga Penjamin Simpanan , hingga pejabat lainnya tidak dapat dituntut secara pidana ataupun perdata sepanjang melaksanakan tugas dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan.

Pemerintah Indonesia meningkatkan kesiagaan mencegah penyebaran virus korona dengan menutup sementara penerbangan dari dan ke daratan China mulai 5 Februari 2020. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Selain itu, Pemerintah juga menghentikan sementara pemberian visa kunjungan dan visa on arrival untuk warga negara China.

Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pembatasan Sosial ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kebijakan ini termasuk menetapkan batasan defisit anggaran melampaui three % dari PDB selama masa penanganan corona, penerbitan surat utang dan/atau surat berharga negara untuk dibeli BUMN, investor korporasi atau pun inverstor ritel.

Peraturan pemerintah mengenai pandemi

Dampak covid-19 ini, banyak pekerja yang dirumahkan bahkan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja . Akibatnya, warga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga mengandalkan bantuan dari semua pihak termasuk pemerintah. Berbagai sumber dan jenis bantuan seperti bantuan dari Pemerintah Pusat, Jaring Pengaman Sosial dari Pemprov dan juga bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Berbagai upaya Kepala Daerah dalam mengatasi persoalan Kondisi Luar Biasa ini di Daerah, namun tetap saja belum sesuai harapan publik. Pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan tersebut, pada tahap awal akan diprioritaskan penerapannya di seluruh provinsi di Jawa dan Bali, dengan pertimbangan karena seluruh provinsi dimaksud memenuhi salah satu unsur dari four parameter yang ditetapkan, dan juga mempertimbangkan bahwa sebagian besar peningkatan kasus Covid-19 terjadi di 7 provinsi tersebut. Mengingat pengaturan mengenai keadaan darurat sangat minim dijumpai di UUD 1945, diharapkan kedepannya konstitusi dan segenap peraturan perundang-undangan, dapat memuat pengaturan yang lebih mencukupi, khususnya syarat-syarat penetapan keadaan darurat dan menentukan faktor-faktor apa saja yang dilarang untuk dilakukan sekalipun dalam keadaan darurat, guna menjamin hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, kebijakan BSU dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta membantu pekerja yang dirumahkan. Pemerintah tidak akan berhenti pada tiga aturan itu saja untuk menengani penyebaran virus corona. Ada juga Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden untuk mengatur mudik lebaran 2020. Pemerintah akan menambah anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik. Terakhir, Rp70,1 Triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat .

Berdasarkan kewenangan dimaksud, dalam hal terdapat Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas, LPS melakukan pemeriksaan bersama dengan OJK untuk penanganan permasalahan solvabilitas Bank. Perlindungan bagi rakyat juga perlu diperhatikan dalam kebijakan new normalsebagai kebijakan baru yang digalakan pemerintah dalam menyikapi Covid-19.Setelah sebelumnya pemerintah mengikutin perintah WHO untuk menerapkan physical Situs Slot Gacor distancing dan isolasi diri sebagai bentuk perlindungan dari Covid-19, kini pemerintah memperbarui kebijakannya dengan istilah new normal. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melonggarkan ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar .

Dalam rangka pelaksanaan program PEN melalui skema penempatan dana yang ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan serta memberikan tambahan kredit atau pembiayaan modal kerja. DPR RI akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 menjadi Undang-Undang . Disahkannya Perppu tersebut diharapkan dapat memberikan fondasi bagi Pemerintah untuk melakukan langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Comments are closed.